User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Digeledah, Kejagung Sita Bukti Mega Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Rabu, 20 Januari 2021 | 11:49 WIB

Suara.com - Kejaksaan Agung terus mengusut kasus dugaan korupsi dana di Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan yang diduga mencapai puluhan triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi itu pun kini telah dinaikan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

0
0
0
s2sdefault

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

Proses Hukum Dana Investasi BPJS Terus Berlanjut, Deputi Direktur Banuspa Diminta Mundur 

 

TEROPONGMETRO – Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febri Ardiansyah, menyebut dugaan kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 43 triliun. Kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan diduga sama seperti sengkarut PT Jiwasraya yang melibatkan banyak transaksi.

0
0
0
s2sdefault

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

KORNAS MP-BPJS : DUKUNG PROSES HUKUM DUGAAN PENYALAHGUNAAN DANA INVESTASI BPJS 

 

Jakarta,- Beredarnya pemberitaan Kejaksaan Agung (Kejakgung) membuka penyelidikan baru terkait pengelolaan keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) mendapat sorotan dari Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS). Disampaikan plt Ketua Umum KORNAS MP-BPJS M Arwani Deni melalui siaran pers di Jakarta (5/12/2020).

Menurut M Arwani Deni penyelidikan kasus hukum terkait pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan merupakan upaya penegakan hukum yang harus ditegakkan secara serius mengingat badan hukum publik tersebut tidak bebas dari korupsi.

M Arwani Deni, plt Ketua Umum KORNAS MP-BPJS

0
0
0
s2sdefault

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

KEPESERTAAN BPJS ADALAH KUNCI

 

Hery Susanto, MSi

(Ketua Umum KORNAS MP-BPJS)

 

Sepanjang tahun 2019, pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan sebesar 21,2 persen atau mencapai Rp 29,2 triliun. Dengan perincian klaim untuk jaminan hari tua (JHT) mencapai Rp 26,6 triliun untuk 2,2 juta kasus, jaminan kematian (JKM) sebanyak 31.300 kasus dengan nominal sebesar Rp 858,4 miliar. Lalu jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebanyak 182.800 kasus dengan nominal sebesar Rp 1,56 triliun, dan jaminan pensiun (JP) sebanyak 39.700  kasus dengan nominal sebesar Rp 118,33 miliar. JHT merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang paling besar menyedot kas keuangan badan hukum publik tersebut.

0
0
0
s2sdefault

Subcategories